Oleh: wancik | Minggu, 3 Februari 2013

Selayang Pandang HUKUM KONTRAK

Jalan2 ke mall untuk stress release ternyata membawa manfaat juga, kebenaran terliat kerubungan orang yg mengacak acak buku di sebuah toko buku ternama, ehh gak tau nya tertulis di papan harga Rp5.000,-. Jadi penasaran buku apa aja yang ada di sana, ternyata campur aduk buku, kemungkinan ini buku2 lama alias cuci gudang. Mata mulai hunting sambil melihat2 judul2 buku yang bertebaran..wah ada buku bagus (tp kyknya belum tentu bagus utk semua orang) pikirku…

Ringkas cerita dapat 10 buku.. wah lumayanlah buat menambah pengetahuan dengan harga yang tidak sebanding dengan isi nya😀 yang jelas dapat dikatakan manfaat ilmunya lebih tinggi daripada harganya. Dan kupikir lebih baik di sharing di sini, mungkin dapat bermanfaat walaupun tidak seluruh isinya aku tuliskan disini. Dan buku yang ku sharing ini tentang Membuat Surat-surat Kontrak. Langsung ke materi aja kalau bgitu.

Hukum Kontrak

Kata Kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu Contract yang berarti Perjanjian. Dalam istilah sehari hari, istilah kontrak sering diucapkan saat seseorang ingin menyewa sebuah rumah untuk tempat tinggal (kontrak rumah).
Dalam bahasa sederhananya, Kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang sesuatu hal yang mengakibatkan salah satu pihak mempunyai kewajiban terhadap yang lain, begitu juga sebaliknya.

Hukum Kontrak adalah hukum yang mengatur tata cara, hal-hal yang harus dipatuhi, dan penegakan kontrak itu sendiri. Dengan kata lain, hukum kontrak menetapkan garis-garis besar bagaimana kontrak tersebut akan, sedang, dan telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Penyusunan Kontrak disyaratkan oleh adanya 2 unsur, yaitu:
1. Adanya kebutuhan akan bantuan.
2. Adanya kebutuhan akan memperoleh keuntungan dari bantuan yang diberikan.

Melalui Kontrak tercipta perikatan antara para pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat bersama. Kontrak sangat bermanfaat sebagai pegangan, pedoman, dan alat bukti bagi para pihak pembuatnya. Adanya Kontrak yang baik akan mencegah terjadinya perselisihan, karena semua perjanjian sudah diatur dengan jelas sebelumnya. Kalaupun ada perselisihan, kontrak membantu upaya penyelesaiannya. Selain itu Kontrak yang baik memberikan jaminan kepastian yang besar kepada para pihak, sehingga membantu kelancaran pelaksanaan transaksi bisnis.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH PErdata adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya.

Hubungan hukum yang timbul oleh adanya kontrak disebut dengan Perikatan, karena kontrak tersebut mengikat para pihak yang terlibat, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul didalamnya, yang merupakan perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih, yakni pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Asas Hukum Kontrak
1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas Konsensualitas (Kesepakatan)
3. Asas Iktikat Baik
4. Asas Kepastian Hukum
5. Asas Kepribadian

Syarat Sah Kontrak
Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan untuk sah nya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat sebagai berikut:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan.
3. Suatu hal tertentu. (Objek yang diatur dalam Kontrak harus jelas atau setidak2nya dapat ditentukan)
4. Suatu sebab yang diperbolehkan atau halal. (Tidak bertentangan dengan peundang2an, ketertiban umum, dan kesusilaan)

Akibat Hukum Suatu Kontrak
Lahirnya suatu kontrak menimbulkan hubungan hukum perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan akibat hukum suatu kontrak, dengan kata lain adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri.

Pelaksanaan suatu kontrak harus ditetapkan secara tegas, cermat, serta harus dituangkan dan tercermin dalam isi kontrak. Umumnya, pihak-pihak yang mengadakan suatu kontrak tidak mengatur atau menetapkan hak dan kewajiban mereka secara teliti. Para pihak hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja. Hal ini biasanya dikarenakan penyusunan kontrak yang dilakukan secara terburu-buru sehingga lahirlah suatu kontrak yang tidak baik bahkan dapat menimbulkan permasalahan tertentu yang akan menghabiskan tenaga, pikiran dan waktu. Misalnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum diatur dalam kontrak, sehingga harus dibicarakan kembali oleh para pihak yang terikat oleh kontrak tersebut.

Dengan demikian, untuk menyusun suatu kontrak yang baik dan benar, para pihak pembuat kontrak harus memiliki perencanaan yang matang dan mengetahui tahap-tahap yang harus dilalui. Sebaiknya penyusunan kontrak dimulai sebelum negosiasi dilakukan, tujuannya agar semua informasi yang berkaitan dengan isi kontrak dan berbagai kepentingan para pembuat kontrak dapat terakomodir seluruhnya saat negosiasi dilakukan.
(Sumber : Penduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak (Frans S. Wicaksono, SH))

Semoga bermanfaat.

Oleh: wancik | Jumat, 1 Februari 2013

Bismillah… Aktifkan Lagi

AHHH SUDAH KANGEN RINDU MENULIS….

Palembang, 01 Februari 2013

Cerita Pagi ini.. Baru saja tiba dikantor mau masuk ruangan alarm BBM berbunyi.. ooh kiranya teman kuliah ku dulu dari Kendari, Sulawesi Utara yg mengirim message..

”Di blog mu ada spesifikasi teknis pekerjaan irigasi gak?”
“Kemarin aku sempat mengambil analisa hrg satuan pek.irigasi di blog mu”

Begitulah sekilas bbm awal yang diterima. Sambil mulai kerja terpaksa sambil membalas bbm-nya :D… Yach tidak kali ini saja temen yang menyarankan utk aktifkan blog ini, beberapa temen pingin diaktifkan kembali.. Trims atas support nya friends.

Ahh…langsung aj coba buka (password aja hampir lupa hehe) dan melihat posting terakhir telah terbit (2011/06/03) – sekarang (2013/02/01).. waahh ini bukan sudah lama juga namanya hehe.. So setelah sekian lama tidak melihat & aktif utk mengelola blog ini, timbul jg rasa kangen untuk menulis setidak nya sharing pengetahuan yang ku punya setidaknya mengingatkan kembali pelajaran2 yang diterima saat kuliah dulu.

Sebelumnya saya mohon maaf karena belum sempat menjawab semua komentar/pertanyaan yang ada di inbox, walaupun ada jg sebagian yg sdh dibalas. Saya akan berusaha mencoba menjawab pertanyaan2 dari teman2, namun Saya jg sadar kalau ilmu yang ku punya hanya sekedarnya saja dan tarbatas, masih banyak yang lebih pandai, lebih ahli dan lebih pengalaman, sehingga tidak semua pertanyaan rekan2 yang dapat terpuaskan dengan jawaban saya.

Harapanku setelah mulai membuka dan mengaktifkan blog ini, untuk selanjutnya blog ini bisa untuk ajang sharing dan dapat di isi dari teman2 yang mempunyai pengetahuan lebih, saling melengkapi intinya. Mohon supportnya teman2… wassalam.

Wancik

Oleh: wancik | Jumat, 3 Juni 2011

Permohonan Maaf

Yth. Pembaca blog ini,
Mohon maaf atas komentar2 yang belum sempat saya balas dikarenakan jadwal kerja yang cukup padat, dan belum di update nya blog ini sampai sekarang..
insya allah kedepan saya akan lebih memperhatikan blog ini dan kepada teman2 yang ikhlas sudi membantu moril dan materil demi perkembangan blog ini saya ucapakan terima kasih.
atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih..

ttd
Wancik

Oleh: wancik | Selasa, 10 Agustus 2010

PRESS RELEASE

Pada Jumat, tanggal 6 Agustus 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tujuan Pokok dari Perpres ini adalah:

1.    Mempercepat proses pengadaan, sehingga kontrak-kontrak pengadaan bisa mulai dilaksanakan pada bulan Januari/Februari (Awal Tahun Fiskal yang sedang berjalan). Diharapkan apabila pelaksanaan pekerjaan sudah dimulai pada bulan Januari/Februari, maka penyerapan APBN/APBD tidak menumpuk diserap pada triwulan keempat, namun sejak triwulan pertama sudah diserap dengan baik. Usaha untuk mempercepat ini antara lain dilakukan dengan :

•    Pengangkatan pejabat perbendaharaan (Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Verifikator, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang, Pejabat Penerbit SPM) diangkat tidak setiap tahun, namun jabatan tersebut berpindah apabila ada rotasi dan mutasi terhadap jabatan bersangkutan (revisi Keppres No. 42/2002);
•    Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) permanen;
•    Disediakan biaya untuk melakukan proses pengadaan mendahului berlakunya dokumen anggaran, dan kontrak baru ditandatangani pada waktu Dokumen Anggaran telah berlaku syah (disebutkan dalam pasal PerPres Nomor 54/2010)

2.    Akselerasi Penggunaan E-Procurement,
Mulai tahun 2011, dan diwajibkan (mandatory) pada tahun 2012, seluruh K/L/D/I mempergunakan sistem e-Procurement; Ini adalah effort untuk mewujudkan pasar yang terintegrasi secara nasional, untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi; Untuk itu dilakukan pula revisi Peraturan Pemerintah Nomor 29/2000 tentang Jasa Konstruksi;
3.    Penyederhanaan aturan, diperkenalkan Lelang Sederhana, serta Pengadaan Langsung untuk barang/jasa yang sudah memiliki price list dikenal luas (Harga mobil GSO, sewa hotel dan kantor);

4.    Untuk pekerjaan yang tergantung dengan cuaca (reboisasi, pembenihan), maupun layanan yang harus tersedia sepanjang tahun mulai tanggal 1 Januari (pelayanan perintis udara/laut, pita cukai, konsumsi/obat di RS, konsumsi di Lapas, pembuangan sampah, dan cleaning service) diperkenalkan contract multiyears (jamak tahun), dan asalkan nilai kontrak tidak lebih dari Rp 10 Miliar, persetujuan langsung dilakukan oleh PA masing-masing (tidak lagi minta persetujuan Menteri Keuangan; Di luar yang diatas, tetap perlu persetujuan Menteri Keuangan;

5.    Swakelola untuk Alutsista, Almatsus, dilakukan oleh industri strategis dalam negeri, untuk mencapai kemandirian;

6.    Swakelola untuk riset dan rekayasa dilakukan oleh lembaga riset atau perguruan tinggi, agar dapat diwujudkan produk yang inovatif. Disamping itu ekonomi kreatif untuk hal-hal yang inovatif berbasis budaya juga difasilitasi dengan sayembara;

7.    Keberpihakan pada usaha kecil ditingkatkan dari Rp 1 Miliar menjadi Rp 2,5 Miliar;

8.    Keberpihakan kepada Industri Dalam Negeri ditingkatkan;

9.    Diperkenalkan Jaminan Sanggah Banding  (2 per mil dari nilai kontrak);

Sumber:  http://www.lkpp.go.id/v2/highlight-detail.php?id=6178090541

Info Tambahan:

Keppres 54 Tahun 2010 telah dapat di download melalui situs LKPP di http://www.lkpp.go.id/v2/

Oleh: wancik | Jumat, 21 Mei 2010

Aturan Baru Tender

Oleh: Dr. Ir Agus Prabowo
Menciptakan persaingan usaha yang sehat, efisiensi belanja negara, sekaligus public service delivery, dapat diwujudkan melalui instrumen pengadaan (procurement) yang kredibel. Mekanisme pengadaan yang menggunakan uang negara saat ini diatur oleh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedomana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam APBN Perubahan 2010, jumlah belanja pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp1.126 triliun. Sekitar 35% atau sekitar Rp394 triliun diantaranya adalah anggaran belanja barang dan jasa. Kalau pemerintah mampu menghemat 10% saja, berarti ada Rp39 triliun yang bisa diselamatkan. Nilai penghematan itu setara dengan biaya membangun delapan Jembatan Surabaya–Madura.

Saat ini Keppres 80/2003 telah direvisi. Meski masih menunggu paraf dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, aturan revisi ini sedang disosialisasikan. Hasilnya, BUMN dan BUMD yang sebelumnya memiliki pedoman tender sendiri mulai mengacu ke revisi Keppres 80/2003. Contohnya PLN dan Bank Jabar yang akan memakai aturan tender internal perusahaan berdasarkan revisi Keppres 80/2003.

Substansi aturan pengadaan barang dan jasa ini lebih komprehensif dari sebelumnya. Sebab aturan baru ini menyangkut perubahan struktur maupun substansi pengaturannya. Dengan demikian, kita akan melahirkan aturan baru” pengadaan barang/jasa tanpa meninggalkan prinsip-prinsip good governance yang telah dianut oleh Keppres 80/2003, seperti efisien dan efektif, terbuka dan bersaing, transparan dan akuntabel.

Dibandingkan dengan Keppres 80/2003, dalam aturan baru nanti akan dijumpai beberapa perbedaan prinsip. Pertama, ada keharusan membentuk unit layanan pengadaan (ULP). Fungsi ULP untuk memproses pengadaan/tender secara rutin dan professional. Ini semacam procurement unit di perusahaan besar atau lembaga multinasional. Jumlah dan posisi kelembagaan ULP diserahkan ke menteri atau kepala daerah masing-masing sesuai kebutuhan. Yang penting, lembaga itu harus terbentuk sebelum 2014.

Procurement unit ini harus diisi oleh pejabat yang kompeten (bersertifikat ahli pengadaan) yang integritasnya terjamin. Pembentukan procurement unit ini merupakan keniscayaan dalam manajemen modern.

Janji pro UMKM

Kedua, ada keharusan untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik atau e-procurement mulai 2012. Karena, sistem ini diyakini lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan bebas dari aksi premanisme atau mafia tender yang sampai sekarang masih berkeliaran.

Dewasa ini E-proc telah dilaksanakan di sekitar 50 instansi, pusat dan daerah, dan hamper 30.000 pengusaha telah terdaftar ke dalam sistem ini. Target sampai akhir 2010 nanti bertambah lagi dengan 100 instansi baru. LKPP telah siap dengan program aplikasi dan pelatihan secara gratis.

Ketiga, pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada pejabat pengadaan. Pelaksanaan pengadaannya didelegasikan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama ULP atau panitia pengadaan.

Penunjukan langsung yang semula dibatasi sampai dengan Rp500 juta, kecuali untuk jasa konsultasi tetap Rp50 juta. Diperkenalkan pula pelelangan (seleksi sederhana) untuk pengadaan di bawah Rp200 juta. Prosesnya lebih cepat dan sederhana karena cukup diikuti oleh minimal tiga peserta saha, memakai metode evaluasi lelang dengan sistem gugur, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat kompleks.

Keempat, berpihak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Paket pekerjaan untuk usaha kecil, yang sebelumnya hanya sampai dengan Rp1 miliar, sekarang dinaikan menjadi Rp2,5 miliar.

Selain itu, persyaratan untuk peserta tender juga dipermudah. Konsep kemampuan dasar (KD), yang menggambarkan kapasitas pengusaha untuk mengikuti lelang dengan nilai tertentu dengan dasar pengalaman sebelumnya, diperlonggar. Bahkan untuk supplier barang sama sekali dihapuskan.

Kelima, ketentuan khusus sayembara dan kontes. Barang atau jasa yang sifatnya hasil kreativitas, gagasan, inovasi, riset, atau produk seni budaya kita apresiasi dengan harga tinggi. Contohnya: arsitektur, desain, benda seni, seni pertunjukan, music, film, permainan interaktif, peranti lunak, riset dan pengembangan teknologi.

Hasil kreativitas itu tidak cocok ditenderkan karena sangat spesifik dan sulit ditentukan harga satuannya. Karena itu, pengadaan hasil kreativitas melalui sayembara atau kontes, bukan melalui tender.

Keenam, pembelian langsung untuk barang/jasa khusus. Contohnya obat, bahan obat, alat kesehatan habis pakai yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, mobil, sepeda motor, atau kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk pemerintah (GSO) yang telah dipublikasikan, sewa penginapan/hotel, lanjutan sewa gedung/kantor. Item tersebut boleh dibeli langsung tanpa tender karena harganya sudah terbuka di pasar, dan harga itu diyakini telah melalui persaingan yang sehat.

Ke depan, dengan prinsip seperti itu, direct purchasing akan terus ditingkatkan sehingga akhirnya hanya pekerjaan konstruksilah yang masih harus ditender. Prinsip ini juga menantang para produsen untuk terus bersaing secara sehat dan membuka harga di pasar secara transaparan. Ujungnya, kita berharap pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintah bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Semoga.

Penulis adalah Deputi Bidang Pengembangan, Strategi, dan Kebijakan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

sumber: http://www.lkpp.go.id/v2/berita-detail.php?id=5576681497

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.