Oleh: wancik | Kamis, 21 Agustus 2008

Sebagian Bangunan Gedung dan Bangunan Negara Belum tertib Administrasi

Permasalahan yang timbul pada penyelenggaraan bangunan gedung negara ialah masih adanya bangunan yang belum tertib administrasi, belum tepat mutu, belum tepat waktu dan belum tepat biaya. Demikian sambutan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (PU) yang dibacakan Staf Ahli Menteri PU bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Ismanto pada Sosialisasi Peraturan Menteri PU No. 45 tahun 2007 tentang Pedoman  Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Jakarta, Selasa (19/8).

“Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kemampuan personal yang terlibat dalam pembangunan gedung Negara melalui kegiatan sosialisasi seperti ini. Dengan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perundang-undangan dan pemecahan persoalan yang terjadi di lapangan,” sebut Dirjen Cipta Karya.

Bangunan gedung negara merupakan bangunan untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah antara lain gedung kantor, gedung sekolah, rumah sakit, rumah negara dan lainnya.

Persyaratan yang harus dipenuhi bangunan gedung negara antara lain keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan aksesibilitas. Sebagai salah satu aset negara yang mempunyai nilai strategis sebagai tempat penyelenggaraan negara, gedung negara perlu diatur secara efektif, efisien dan tertib.Menurut Dirjen Cipta Karya, untuk mendukung pembangunan gedung negara di daerah, maka pemerintah daerah (pemda) dapat membuat peraturan daerah (perda) yang disesuaikan dengan keadaan di daerahnya dengan mengacu kepada Permen PU No 45.

“Hal ini dilakukan mengingat setiap daerah memiliki keadaan yang berbeda-beda,” terang Dirjen Cipta Karya.

Permen PU No 45 merupakan revisi Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No 332 tahun 2002 dengan penyesuaian dasar hukum, serta beberapa penyesuaian seperti standar luas bangunan gedung negara, pekerjaan non-standar, pendaftaran gedung negara, dan penyesuaian anggaran dan komponen biaya bangunan gedung negara.

Pembangunan gedung negara juga harus memperhatikan peraturan yang berlaku diantaranya ketentuan tata ruang, persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan serta persyaratan keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta, Bambang Wikanta mengharapkan adanya perbaikan kualitas bangunan dengan diberlakukannya Permen PU No. 45.

“Peraturan mengenai syarat administrasi, teknis, dan pembiayaan termasuk tata cara perhitungan fee, jasa konsultan pada pembangunan gedung negara,” ucap Bambang

Perbaikan kualitas bangunan, menurut Ketua DPP Inkindo DKI sangat erat kaitannya dengan perbaikan kualitas fee (biaya) jasa konsultan sehingga dengan keluarnya peraturan ini akan memberi manfaat bagi penyedia jasa konsultan. Mengomentari permasalahan kualitas bangunan, Bambang menuturkan, Inkindo pernah mendiskusikan dengan Asisten Pembangunan (Asbang) pemerintah provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan diskusi tersebut terungkap dua hal yaitu kualitas bangunan dipengaruhi penyebab dan cara mengoperasikannya.

”Kualitas konstruksi bangunan tingkat tinggi seperti mobil jatuh dari Menara Jamsostek menunjukkan adanya kesalahan terhadap pelaksanaan UU Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999,” ujar Bambang.

Seperti bangunan bertingkat tinggi dalam peraturan yang ada mengharuskan konsultan yang menangani berbentuk badan usaha akan tetapi dalam kenyataannya masih ditemui dilaksanakan perorangan.

Pemda memang mensyaratkan selain IMB juga adanya Standar Badan Usaha dan Standar Keahlian (SBU/SKA) namun harus ada yang bertanggungjawab siapa yang mengeluarkan SBU/ SKA.

“Mungkin untuk bangunan sederhana dengan ketinggian satu lantai tidak masalah, tetapi kalau sudah dua, tiga, bahkan empat harus ditangani badan usaha,” kata Bambang.

Bambang menyarankan, agar pelaksanaan dapat berjalan maka persyaratan SBU/SKA ini dapat dikenakan kepada penyedia jasa saat meminta izin bangunan kepada pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya dapat tertib. ( 19/08/2008 )

 

(Sumber: http://ciptakarya.pu.go.id)

 

 

Tambahan dariku:

Terima Kasih kepada temanku (maaf saya lupa namanya) yang telah memberikan file Permen PU No.45 Tahun 2007 ini. Silahkan teman-teman download file nya di sini.

Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.


Responses

  1. mas, lampirannya mana?
    kok cuma daftar isinya aja….
    yang penting kan lampirannya itu..
    thanks b4.

  2. thanx ya bro atas permennya yg manis heheheh

  3. sama2 Pak Diarto


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: